jurnalisnusantarasatu.id|JAKARTA–Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa, hukum agraria adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pertanahan, pemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.
Hukum agraria membahas tentang hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, pemindahan hak atas tanah, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah.
Di beberapa negara, hukum agraria juga mencakup pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah tradisional mereka.
Selain itu, hukum agraria juga melindungi tanah yang digunakan untuk tujuan-tujuan publik, seperti taman nasional, danau, dan area lainnya.
Tujuan Hukum agraria
Hukum agraria bertujuan untuk mengatur dan mengelola penggunaan tanah dan sumber daya alam di dalamnya, serta menjamin hak atas tanah bagi setiap warga negara. Beberapa tujuan utama hukum agraria mencakup :
1.Pembagian tanah
Hukum agraria membantu menentukan siapa yang memiliki hak atas tanah dan bagaimana tanah tersebut digunakan.
2.Pemberian tanah bagi masyarakat.
Memastikan bahwa tanah digunakan secara adil dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang.
3.Perlindungan lingkungan
Membantu memastikan bahwa tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya digunakan dengan bijaksana dan tidak merugikan lingkungan.
4.Pengembangan ekonomi
Memfasilitasi. pengembangan sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan memastikan adanya akses yang adil terhadap tanah dan sumber daya alam yang ada.
5.Kesejahteraan masyarakat
Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil dan layak terhadap tanah dan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
6.Perlindungan hak ulayat
Memastikan bahwa hak-hak adat masyarakat tradisional atas tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dilindungi dan diakui.
Asas hukum Agraria
1.Asas hak menguasai negara.
Prinsip hak menguasai negara merupakan salah satu asas dalam hukum agraria yang menyatakan bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk memiliki dan memanfaatkan tanah yang berada di wilayahnya. Menurut prinsip ini, negara bertanggung jawab atas pengendalian tanah, dan hak atas tanah hanya dapat diberikan kepada individu atau badan hukum melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang.
2.Asas hak menguasai. negara juga menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah dimanfaatkan secara benar dan sesuai dengan kebijakan publik.
Negara memiliki wewenang untuk membatasi atau mengatur transfer hak atas tanah sesuai dengan kepentingan publik, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah mereka.
3.Dasar hak sosial atas tanah.
Asas hak atas tanah yang memiliki dimensi sosial adalah prinsip dalam hukum agraria yang menyatakan bahwa hak atas tanah harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Menurut asas ini, pemilik tanah harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan lingkungan serta tidak merugikan masyarakat.
Asas ini menekankan bahwa penggunaan tanah tidak boleh mengganggu hak-hak masyarakat lain atau menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemilik tanah juga harus mempertimbangkan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah mereka.
Asas hak atas tanah yang memiliki dimensi sosial memiliki peranan penting dalam hukum agraria karena memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan publik, serta mencegah penyalahgunaan tanah untuk kepentingan pribadi.
4.Asas Nasionalitas.
Asas nasionalitas merupakan prinsip penting dalam hukum agraria yang menyatakan bahwa negara memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengontrol pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di wilayahnya.
Ini berarti negara memiliki kewenangan untuk membatasi kepemilikan tanah dan sumber daya alam oleh individu atau perusahaan serta memastikan bahwa mereka digunakan untuk kepentingan umum.
Asas nasionalitas juga menjamin bahwa tanah dan sumber daya alam tidak hanya dimiliki oleh warga negara, tetapi harus digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.
Prinsip ini memastikan bahwa tanah dan sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan untuk keuntungan individu atau perusahaan, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
5.Persamaan dasar
Asas persamaan adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum tanpa adanya diskriminasi.
Dalam konteks hukum agraria, asas persamaan berarti bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap tanah dan hak atas tanah, tanpa adanya pengecualian berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial ekonomi.
Asas persamaan juga memastikan bahwa aturan dan peraturan yang berlaku untuk tanah diterapkan dengan adil dan sama bagi semua orang.
Prinsip ini menjamin bahwa tanah tidak hanya dimiliki oleh kelompok tertentu dan membantu memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan kebijakan publik.
6.Dasar aktif menggarap lahan pertanian sendiri.
Asas mengerjakan sendiri tanah pertanian secara aktif adalah salah satu asas yang penting dalam hukum agraria.
Prinsip ini menyoroti pentingnya pemilik tanah pertanian untuk secara aktif dan produktif mengelola dan mengolah tanah mereka.
Ini berarti bahwa pemilik tanah pertanian harus menggunakan tanah mereka untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan, serta menjaga agar kondisi tanah tetap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemilik tanah pertanian juga harus memastikan bahwa tanahnya tidak terdegradasi dan sumber daya alam di dalamnya tidak tercemar.
Jenis Hukum Agraria
Hukum Agraria setelah adanya UUPA dibagi menjadi 2 bidang, yaitu
1.Hukum Agraria Perdata (Keperdataan)
Hukum Agraria Perdata adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah.
Jenis hukum ini mencakup aturan dan regulasi yang berlaku untuk pemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah, serta masalah-masalah lain yang terkait dengan tanah.
Dalam hukum agraria perdata, berbagai isu seperti hak kepemilikan tanah, perjanjian jual beli tanah, pemindahan hak atas tanah, dan pembagian tanah dalam hubungan antar pihak yang terlibat diatur.
Di sisi lain, hukum agraria pidana adalah hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan terkait dengan tanah.
Hukum agraria pidana melibatkan pelanggaran hukum seperti perusakan tanah, pencemaran lingkungan, atau tindakan kriminal lainnya yang berdampak negatif pada aspek agraria.
2.Hukum Agraria Administrasi (Administratif)
Hukum agraria administrasi merupakan bagian dari hukum agraria yang membicarakan mengenai prosedur dan aturan administrasi yang terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
Hal ini mencakup peraturan, regulasi, dan prosedur yang berlaku bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
Hukum agraria administrasi melibatkan berbagai aspek, seperti pengelolaan tanah pertanian, pengelolaan hutan, pengelolaan air, dan pengelolaan sumber daya mineral.
Selain itu, hal ini juga meliputi prosedur untuk pembebasan tanah, pembagian tanah, pengalihan hak atas tanah, dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar hukum agraria.
Kehadiran hukum agraria administrasi sangat penting karena memberikan pedoman yang jelas dan prosedur yang berlaku bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola tanah dan sumber daya alam.
Ini memastikan bahwa pemanfaatan tanah dan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan adil, serta memenuhi tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil.
Secara keseluruhan, hukum agraria administrasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan tanah dan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan standar hukum serta kebijakan pembangunan nasional.
Sebelum berlakunya UUPA, Hukum agraria di Hindia Belanda (Indonesia) terdiri dari 5 perangkat hukum, yaitu:
1.Hukum Agraria Adat
Hukum Agraria Adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah.
Hukum ini mencakup peraturan dan tradisi yang berlaku bagi masyarakat setempat dengan tujuan memastikan penggunaan tanah dan hak atas tanah secara adil dan sesuai dengan kebijakan lokal
2.Hukum Agraria Barat
Hukum Agraria Barat merujuk pada sistem hukum agraria yang berkembang di negara-negara Barat, terutama di Eropa dan Amerika Utara.
Hukum ini mencakup peraturan dan regulasi yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah, termasuk pemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah.
3.Hukum Agraria Administratif.
Hukum Agraria Administratif membahas tentang prosedur dan tata kelola administratif yang berlaku dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
Ini melibatkan peraturan, regulasi, dan prosedur yang diikuti oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
4.Hukum agraria antar golongan.
Hukum Agraria Antar Golongan membahas tentang hubungan hukum antara berbagai golongan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam. Hukum ini mencakup peraturan, regulasi, dan prosedur yang berlaku bagi pemilik tanah, petani, komunitas adat, dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam hal tanah dan sumber daya alam.
5.Hukum Agraria Swapraja.
Hukum Agraria Swastika atau yang juga dikenal sebagai Hukum Tanah Swastika adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sistem hukum agraria di beberapa negara Asia, terutama di India dan Indonesia.
Sistem ini melibatkan peraturan dan regulasi yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah, termasuk pemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah.
Beberapa pendapat mengatakan bahwa Hukum Agraria Swastika didasarkan pada prinsip-prinsip kolonialisme dan imperialisme. Dalam sistem ini, tanah dan hak atas tanah dianggap dapat dimiliki dan diperjualbelikan oleh pemerintah atau oleh perusahaan-perusahaan asing.
Biasanya, hak atas tanah diberikan kepada individu atau perusahaan yang memiliki kekuatan dan kekayaan yang memadai, sehingga masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak memiliki akses atau hak yang sama terhadap tanah.
Sumber: Gerai Hukum ART & Rekan
Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa, hukum agraria adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pertanahan, pemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.
Hukum agraria membahas tentang hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, pemindahan hak atas tanah, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah.
Di beberapa negara, hukum agraria juga mencakup pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah tradisional mereka.
Selain itu, hukum agraria juga melindungi tanah yang digunakan untuk tujuan-tujuan publik, seperti taman nasional, danau, dan area lainnya.
Tujuan Hukum agraria
Hukum agraria bertujuan untuk mengatur dan mengelola penggunaan tanah dan sumber daya alam di dalamnya, serta menjamin hak atas tanah bagi setiap warga negara. Beberapa tujuan utama hukum agraria mencakup :
1.Pembagian tanah
Hukum agraria membantu menentukan siapa yang memiliki hak atas tanah dan bagaimana tanah tersebut digunakan.
2.Pemberian tanah bagi masyarakat.
Memastikan bahwa tanah digunakan secara adil dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang.
3.Perlindungan lingkungan
Membantu memastikan bahwa tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya digunakan dengan bijaksana dan tidak merugikan lingkungan.
4.Pengembangan ekonomi
Memfasilitasi. pengembangan sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan memastikan adanya akses yang adil terhadap tanah dan sumber daya alam yang ada.
5.Kesejahteraan masyarakat
Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil dan layak terhadap tanah dan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
6.Perlindungan hak ulayat
Memastikan bahwa hak-hak adat masyarakat tradisional atas tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dilindungi dan diakui.
Asas hukum Agraria
1.Asas hak menguasai negara.
Prinsip hak menguasai negara merupakan salah satu asas dalam hukum agraria yang menyatakan bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk memiliki dan memanfaatkan tanah yang berada di wilayahnya. Menurut prinsip ini, negara bertanggung jawab atas pengendalian tanah, dan hak atas tanah hanya dapat diberikan kepada individu atau badan hukum melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang.
2.Asas hak menguasai. negara juga menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah dimanfaatkan secara benar dan sesuai dengan kebijakan publik.
Negara memiliki wewenang untuk membatasi atau mengatur transfer hak atas tanah sesuai dengan kepentingan publik, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah mereka.
3.Dasar hak sosial atas tanah.
Asas hak atas tanah yang memiliki dimensi sosial adalah prinsip dalam hukum agraria yang menyatakan bahwa hak atas tanah harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Menurut asas ini, pemilik tanah harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan lingkungan serta tidak merugikan masyarakat.
Asas ini menekankan bahwa penggunaan tanah tidak boleh mengganggu hak-hak masyarakat lain atau menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemilik tanah juga harus mempertimbangkan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah mereka.
Asas hak atas tanah yang memiliki dimensi sosial memiliki peranan penting dalam hukum agraria karena memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan publik, serta mencegah penyalahgunaan tanah untuk kepentingan pribadi.
4.Asas Nasionalitas.
Asas nasionalitas merupakan prinsip penting dalam hukum agraria yang menyatakan bahwa negara memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengontrol pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di wilayahnya.
Ini berarti negara memiliki kewenangan untuk membatasi kepemilikan tanah dan sumber daya alam oleh individu atau perusahaan serta memastikan bahwa mereka digunakan untuk kepentingan umum.
Asas nasionalitas juga menjamin bahwa tanah dan sumber daya alam tidak hanya dimiliki oleh warga negara, tetapi harus digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.
Prinsip ini memastikan bahwa tanah dan sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan untuk keuntungan individu atau perusahaan, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
5.Persamaan dasar
Asas persamaan adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum tanpa adanya diskriminasi.
Dalam konteks hukum agraria, asas persamaan berarti bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap tanah dan hak atas tanah, tanpa adanya pengecualian berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial ekonomi.
Asas persamaan juga memastikan bahwa aturan dan peraturan yang berlaku untuk tanah diterapkan dengan adil dan sama bagi semua orang.
Prinsip ini menjamin bahwa tanah tidak hanya dimiliki oleh kelompok tertentu dan membantu memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan kebijakan publik.
6.Dasar aktif menggarap lahan pertanian sendiri.
Asas mengerjakan sendiri tanah pertanian secara aktif adalah salah satu asas yang penting dalam hukum agraria.
Prinsip ini menyoroti pentingnya pemilik tanah pertanian untuk secara aktif dan produktif mengelola dan mengolah tanah mereka.
Ini berarti bahwa pemilik tanah pertanian harus menggunakan tanah mereka untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan, serta menjaga agar kondisi tanah tetap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemilik tanah pertanian juga harus memastikan bahwa tanahnya tidak terdegradasi dan sumber daya alam di dalamnya tidak tercemar.
Jenis Hukum Agraria
Hukum Agraria setelah adanya UUPA dibagi menjadi 2 bidang, yaitu
1.Hukum Agraria Perdata (Keperdataan)
Hukum Agraria Perdata adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah.
Jenis hukum ini mencakup aturan dan regulasi yang berlaku untuk pemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah, serta masalah-masalah lain yang terkait dengan tanah.
Dalam hukum agraria perdata, berbagai isu seperti hak kepemilikan tanah, perjanjian jual beli tanah, pemindahan hak atas tanah, dan pembagian tanah dalam hubungan antar pihak yang terlibat diatur.
Di sisi lain, hukum agraria pidana adalah hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan terkait dengan tanah.
Hukum agraria pidana melibatkan pelanggaran hukum seperti perusakan tanah, pencemaran lingkungan, atau tindakan kriminal lainnya yang berdampak negatif pada aspek agraria.
2.Hukum Agraria Administrasi (Administratif)
Hukum agraria administrasi merupakan bagian dari hukum agraria yang membicarakan mengenai prosedur dan aturan administrasi yang terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
Hal ini mencakup peraturan, regulasi, dan prosedur yang berlaku bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
Hukum agraria administrasi melibatkan berbagai aspek, seperti pengelolaan tanah pertanian, pengelolaan hutan, pengelolaan air, dan pengelolaan sumber daya mineral.
Selain itu, hal ini juga meliputi prosedur untuk pembebasan tanah, pembagian tanah, pengalihan hak atas tanah, dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar hukum agraria.
Kehadiran hukum agraria administrasi sangat penting karena memberikan pedoman yang jelas dan prosedur yang berlaku bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola tanah dan sumber daya alam.
Ini memastikan bahwa pemanfaatan tanah dan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan adil, serta memenuhi tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil.
Secara keseluruhan, hukum agraria administrasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan tanah dan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan standar hukum serta kebijakan pembangunan nasional.
Sebelum berlakunya UUPA, Hukum agraria di Hindia Belanda (Indonesia) terdiri dari 5 perangkat hukum, yaitu:
1.Hukum Agraria Adat
Hukum Agraria Adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah.
Hukum ini mencakup peraturan dan tradisi yang berlaku bagi masyarakat setempat dengan tujuan memastikan penggunaan tanah dan hak atas tanah secara adil dan sesuai dengan kebijakan lokal
2.Hukum Agraria Barat
Hukum Agraria Barat merujuk pada sistem hukum agraria yang berkembang di negara-negara Barat, terutama di Eropa dan Amerika Utara.
Hukum ini mencakup peraturan dan regulasi yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah, termasuk pemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah.
3.Hukum Agraria Administratif.
Hukum Agraria Administratif membahas tentang prosedur dan tata kelola administratif yang berlaku dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
Ini melibatkan peraturan, regulasi, dan prosedur yang diikuti oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
4.Hukum agraria antar golongan.
Hukum Agraria Antar Golongan membahas tentang hubungan hukum antara berbagai golongan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam. Hukum ini mencakup peraturan, regulasi, dan prosedur yang berlaku bagi pemilik tanah, petani, komunitas adat, dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam hal tanah dan sumber daya alam.
5.Hukum Agraria Swapraja.
Hukum Agraria Swastika atau yang juga dikenal sebagai Hukum Tanah Swastika adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sistem hukum agraria di beberapa negara Asia, terutama di India dan Indonesia.
Sistem ini melibatkan peraturan dan regulasi yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah, termasuk pemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah.
Beberapa pendapat mengatakan bahwa Hukum Agraria Swastika didasarkan pada prinsip-prinsip kolonialisme dan imperialisme. Dalam sistem ini, tanah dan hak atas tanah dianggap dapat dimiliki dan diperjualbelikan oleh pemerintah atau oleh perusahaan-perusahaan asing.
Biasanya, hak atas tanah diberikan kepada individu atau perusahaan yang memiliki kekuatan dan kekayaan yang memadai, sehingga masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak memiliki akses atau hak yang sama terhadap tanah.(LAG76).
Sumber: Gerai Hukum ART & Rekan
